Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah, pengaktifan kembali Satkamling serta pengembangan bawang putih untuk mendukung program swasembada pangan. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si., dalam kunjungan kerja sekaligus penyerahan dua kendaraan operasional Binmas di Mapolda Sumsel.

Dalam sambutannya, Kakorbinmas menyoroti realisasi penyaluran beras melalui Gerakan Pangan Murah Polda Sumsel yang mencapai sekitar 230 persen dari target 2.705 ton. Berdasarkan total realisasi penyaluran beras secara nasional, capaian tersebut menempatkan Polda Sumsel pada peringkat ketiga.

Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si., menyampaikan penghargaan kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., beserta jajaran atas pelaksanaan berbagai program Polri yang mendukung Asta Cita Presiden. Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

“Capaian yang baik bukanlah akhir, melainkan menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan, meningkatkan dan bisa memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol. Mardiyono. Dilansir dari TBN Sumsel, Selasa (29/9/26).

Selain ketahanan pangan, perhatian terhadap keamanan lingkungan juga menjadi bagian dari penguatan pelayanan masyarakat. Polda Sumsel telah mengaktifkan kembali 224 Satkamling dari target 207 Satkamling atau sekitar 108 persen.

Menurut Kakorbinmas, capaian tersebut menempatkan Polda Sumsel pada peringkat ketiga nasional dalam persentase aktivasi Satkamling pasif. Pengaktifan kembali Satkamling diharapkan semakin memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Kakorbinmas juga mendorong optimalisasi potensi lahan bawang putih seluas 81 hektare. Dalam sambutannya, ia menyebut realisasi program di Sumatera Selatan telah mencapai 9,6 hektare dan meminta jajaran terus memperkuat pendampingan, pemantauan serta sinergi dengan pemangku kepentingan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa komitmen pengembangan bawang putih seluas 81 hektare telah disepakati bersama para Kapolres dan jajaran.

Kapolda mengarahkan agar jajaran berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta mitra terkait untuk mengidentifikasi lahan yang sesuai sekaligus memastikan keberlanjutan program.

“Yang sudah dideklarasikan oleh Polda Sumatera Selatan adalah 81 hektare, sesuai dengan kesepakatan kita dengan para Kapolres dan jajaran untuk menyukseskan program Swasembada Bawang Putih,” ungkap Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho.

Kapolda menekankan bahwa setiap program harus dilaksanakan secara terukur, disertai pelaporan, pengawasan dan evaluasi. Jajaran juga diminta mengonsolidasikan tim di tingkat Polda maupun kewilayahan serta memastikan setiap tugas dapat dituntaskan.

“Jadi kalau pekerjaan itu dilaksanakan, dilaporkan, bukan dirasakan,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program, Kapolda menyampaikan bahwa capaian akan dianalisis dan dievaluasi setiap minggu. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target sekaligus membuka ruang perbaikan dan peningkatan capaian.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kakorbinmas juga menyerahkan dua kendaraan operasional Binmas. Dukungan sarana tersebut diharapkan memperkuat mobilitas personel dalam menjalankan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan Polri serta menegaskan agar kendaraan operasional tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas jajaran Binmas.

Melalui penguatan ketahanan pangan, aktivasi Satkamling dan pengembangan bawang putih, Polda Sumsel terus mendorong program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara Polri, masyarakat, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program berjalan secara terukur dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Mohammad Khoirul Amin, Amin, Khoirul Amin, Pakar Seo , pakar seo polri , master seo

 Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah, pengaktifan kembali Satkamling serta pengembangan bawang putih untuk mendukung program swasembada pangan. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si., dalam kunjungan kerja sekaligus penyerahan dua kendaraan operasional Binmas di Mapolda Sumsel.

Dalam sambutannya, Kakorbinmas menyoroti realisasi penyaluran beras melalui Gerakan Pangan Murah Polda Sumsel yang mencapai sekitar 230 persen dari target 2.705 ton. Berdasarkan total realisasi penyaluran beras secara nasional, capaian tersebut menempatkan Polda Sumsel pada peringkat ketiga.

Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si., menyampaikan penghargaan kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., beserta jajaran atas pelaksanaan berbagai program Polri yang mendukung Asta Cita Presiden. Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

“Capaian yang baik bukanlah akhir, melainkan menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan, meningkatkan dan bisa memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol. Mardiyono. Dilansir dari TBN Sumsel, Selasa (29/9/26).

Selain ketahanan pangan, perhatian terhadap keamanan lingkungan juga menjadi bagian dari penguatan pelayanan masyarakat. Polda Sumsel telah mengaktifkan kembali 224 Satkamling dari target 207 Satkamling atau sekitar 108 persen.

Menurut Kakorbinmas, capaian tersebut menempatkan Polda Sumsel pada peringkat ketiga nasional dalam persentase aktivasi Satkamling pasif. Pengaktifan kembali Satkamling diharapkan semakin memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Kakorbinmas juga mendorong optimalisasi potensi lahan bawang putih seluas 81 hektare. Dalam sambutannya, ia menyebut realisasi program di Sumatera Selatan telah mencapai 9,6 hektare dan meminta jajaran terus memperkuat pendampingan, pemantauan serta sinergi dengan pemangku kepentingan.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa komitmen pengembangan bawang putih seluas 81 hektare telah disepakati bersama para Kapolres dan jajaran.

Kapolda mengarahkan agar jajaran berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta mitra terkait untuk mengidentifikasi lahan yang sesuai sekaligus memastikan keberlanjutan program.

“Yang sudah dideklarasikan oleh Polda Sumatera Selatan adalah 81 hektare, sesuai dengan kesepakatan kita dengan para Kapolres dan jajaran untuk menyukseskan program Swasembada Bawang Putih,” ungkap Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho.

Kapolda menekankan bahwa setiap program harus dilaksanakan secara terukur, disertai pelaporan, pengawasan dan evaluasi. Jajaran juga diminta mengonsolidasikan tim di tingkat Polda maupun kewilayahan serta memastikan setiap tugas dapat dituntaskan.

“Jadi kalau pekerjaan itu dilaksanakan, dilaporkan, bukan dirasakan,” tegas Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program, Kapolda menyampaikan bahwa capaian akan dianalisis dan dievaluasi setiap minggu. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai target sekaligus membuka ruang perbaikan dan peningkatan capaian.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Kakorbinmas juga menyerahkan dua kendaraan operasional Binmas. Dukungan sarana tersebut diharapkan memperkuat mobilitas personel dalam menjalankan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan Polri serta menegaskan agar kendaraan operasional tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas jajaran Binmas.

Melalui penguatan ketahanan pangan, aktivasi Satkamling dan pengembangan bawang putih, Polda Sumsel terus mendorong program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara Polri, masyarakat, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program berjalan secara terukur dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Mohammad Khoirul Amin, Amin, Khoirul Amin, Pakar Seo , pakar seo polri , master seo

JAKARTA — Polri terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah melalui penguatan ekosistem rantai pasok bahan pangan dari produksi lokal hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bapak Kapolri terus mendorong jajaran untuk mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan, distribusi, kualitas bahan pangan, serta keterlibatan masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh implementasi arahan tersebut.

“MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri dalam berbagai tahapan pengembangan. Sebanyak 841 SPPG telah operasional, 390 dalam persiapan operasional, dan 271 masih dalam tahap pembangunan.

Jaringan tersebut diproyeksikan melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat dan menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.

Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan SPPG tersebut perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok agar ketersediaan bahan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.

Salah satu implementasi dilakukan Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong.

Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam. Dalam panen raya pada Senin (28/9/2026), dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.

Hasil perikanan terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, dan 1.000 kilogram udang pancet.

Sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.

Distribusi menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

Trunoyudo mengatakan, pola tersebut dapat menjadi contoh bagi Polda jajaran.

“Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.

Menurutnya, wilayah pertanian dapat mengembangkan beras, jagung, sayur dan buah. Wilayah peternakan dapat memperkuat telur, ayam dan sumber protein lainnya, sedangkan wilayah pesisir dapat mengembangkan ikan dan udang.

Penguatan rantai pasok tersebut juga didukung melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.

“Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.

Ia menegaskan, model tersebut diharapkan membuat MBG memberikan manfaat yang lebih luas.

“Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.

JAKARTA — Polri terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah melalui penguatan ekosistem rantai pasok bahan pangan dari produksi lokal hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bapak Kapolri terus mendorong jajaran untuk mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan, distribusi, kualitas bahan pangan, serta keterlibatan masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh implementasi arahan tersebut.

“MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri dalam berbagai tahapan pengembangan. Sebanyak 841 SPPG telah operasional, 390 dalam persiapan operasional, dan 271 masih dalam tahap pembangunan.

Jaringan tersebut diproyeksikan melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat dan menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.

Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan SPPG tersebut perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok agar ketersediaan bahan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.

Salah satu implementasi dilakukan Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong.

Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam. Dalam panen raya pada Senin (28/9/2026), dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.

Hasil perikanan terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, dan 1.000 kilogram udang pancet.

Sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.

Distribusi menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

Trunoyudo mengatakan, pola tersebut dapat menjadi contoh bagi Polda jajaran.

“Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.

Menurutnya, wilayah pertanian dapat mengembangkan beras, jagung, sayur dan buah. Wilayah peternakan dapat memperkuat telur, ayam dan sumber protein lainnya, sedangkan wilayah pesisir dapat mengembangkan ikan dan udang.

Penguatan rantai pasok tersebut juga didukung melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.

“Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.

Ia menegaskan, model tersebut diharapkan membuat MBG memberikan manfaat yang lebih luas.

“Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.

JAKARTA — Polri terus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program pemerintah melalui penguatan ekosistem rantai pasok bahan pangan dari produksi lokal hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bapak Kapolri terus mendorong jajaran untuk mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah tersebut, termasuk dengan mengoptimalkan potensi pangan di masing-masing wilayah. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasi SPPG, tetapi juga dengan memperkuat produksi pangan, distribusi, kualitas bahan pangan, serta keterlibatan masyarakat.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, menjadi salah satu contoh implementasi arahan tersebut.

“MBG merupakan program pemerintah yang membutuhkan dukungan seluruh komponen. Kapolri memerintahkan jajaran untuk mendukung pelaksanaannya sesuai tugas dan potensi wilayah masing-masing. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok, sehingga produksi pangan masyarakat dapat terhubung dengan kebutuhan SPPG,” ujar Trunoyudo, Senin (28/9/2026).

Berdasarkan data Satgas MBG Polri per 28 September 2026, terdapat 1.502 SPPG Polri dalam berbagai tahapan pengembangan. Sebanyak 841 SPPG telah operasional, 390 dalam persiapan operasional, dan 271 masih dalam tahap pembangunan.

Jaringan tersebut diproyeksikan melayani sekitar 2.102.500 penerima manfaat dan menyerap sekitar 42.050 tenaga kerja.

Menurut Trunoyudo, besarnya jaringan SPPG tersebut perlu diikuti dengan penguatan rantai pasok agar ketersediaan bahan pangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

“Kapolri mengarahkan agar dukungan Polri tidak berhenti pada pembangunan SPPG. Jajaran juga didorong melihat potensi produksi di wilayahnya masing-masing dan membangun hubungan antara produsen pangan dengan kebutuhan SPPG,” jelasnya.

Salah satu implementasi dilakukan Polda Metro Jaya melalui pengembangan kawasan pangan di Muara Gembong.

Kawasan yang sebelumnya memiliki sekitar 60 kolam berkembang menjadi 128 kolam. Dalam panen raya pada Senin (28/9/2026), dihasilkan sekitar 10 ton ikan dan udang serta 4.000 butir telur ayam.

Hasil perikanan terdiri atas 5.000 kilogram ikan nila dan mujair, 3.000 kilogram lele, 1.000 kilogram udang vaname, dan 1.000 kilogram udang pancet.

Sebanyak 5.171 kilogram ikan telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan 12 SPPG Polda Metro Jaya yang melayani sekitar 30.997 penerima manfaat.

Distribusi menggunakan kendaraan yang dilengkapi box es untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

Trunoyudo mengatakan, pola tersebut dapat menjadi contoh bagi Polda jajaran.

“Yang direplikasi bukan semata-mata bentuk kegiatannya, tetapi konsepnya. Polda jajaran dapat memetakan potensi pangan masing-masing, membangun produksi bersama masyarakat, menjaga kualitas, menyiapkan distribusi, kemudian menghubungkannya dengan SPPG,” katanya.

Menurutnya, wilayah pertanian dapat mengembangkan beras, jagung, sayur dan buah. Wilayah peternakan dapat memperkuat telur, ayam dan sumber protein lainnya, sedangkan wilayah pesisir dapat mengembangkan ikan dan udang.

Penguatan rantai pasok tersebut juga didukung melalui rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi dan bidang terkait lainnya.

“Bakomsus menjadi bagian dari penguatan SDM untuk mendukung program pemerintah. Personel dengan kompetensi pertanian, perikanan, peternakan dan gizi dapat membantu memperkuat sisi teknis produksi, pendampingan, kualitas hingga keberlanjutan rantai pasok,” ujar Trunoyudo.

Ia menegaskan, model tersebut diharapkan membuat MBG memberikan manfaat yang lebih luas.

“Dengan rantai pasok yang kuat, produksi masyarakat memiliki jalur penyerapan, SPPG memperoleh pasokan yang berkelanjutan, dan masyarakat ikut memperoleh manfaat ekonomi. Ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah melalui pendekatan berbasis potensi daerah,” pungkasnya.